Review Jurnal Paradigma Administrasi Publik

SOCIAL EQUITY DALAM PERKEMBANGAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK

Kelompk 2 kelas AN 1A

Syifani                                     117090010

Pemahaman administrasi publik itu butuh pembaharuan yang lebih efisien dan ekonomis yang sesuai dengan tantangan perubahan zaman. Paradigma dalam administrasi publik yang baru kini harus sesuai dan mengedepankan keadilan sosial. Dan lebih menitikberatkan pemahaman tentang keadilan sosial sehingga terciptanya penyelenggaraan administrasi pubik yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Tulisan Bambang Irawan ini berisikan tentang segala pemahaman keadadilan sosial sebagai tolok ukur keberhasilan perantara penyelenggaraan administrasi publik sehingga tercapainya perwujudan masyarakat yang seimbang dan teratur agar tercapainya pembangunan kehidupan yang layak.

Dan Bambang Irawan menyisipkan pendapat ahli yakni Frederickson tentang dua jenis keadilan dalam manajemen public yakni keadilan internal yang menyatakan bahwa keadilan harus dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama, lalu keadilan yang kedua yakni keadilan eksternal yang menyatakan bahwa penyelenggara negara harus bekerjasama dengan negara-negara yang lain  untuk memudahkan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam situasi global.

Dan jurnal ini berisikan beerapa pertanyaan tentang bagaimana administrasi negara dapat menyediakan pelayanan yang lebih banyak atau yang lebih baik dengan sumber-sumber daya yang tersedia? Bagaimana administrasi dapat mempertahankan tingkat pelayanan dengan mengeluarkan sedikit uang? Adakah pelayanan ini yang mengaitkan dengan keadilan sosial? Untuk dapat menjawa pertanyaan itu semua harud dilaksanakan manajemen publik yang meliputi nilai-nilai yang dihadapi administrator publik yaitu daya tangkap (responsiveness
), partisipasi pekerja dan warga negara dalam pembuatan keputusan atau kebijakan public, keadilan sosial (social equity) , pilihan warga negara, tanggung jawa administrasi untuk efektivitas program. Melalui tahapan yang sistematis dan terencana seperti itu, maka produktivitas sektor public dapat ditingkatkan secara gradual dan dapat dukur pertambahannya.

Bambang Irawan menyatakan tantangan administrasi publik dalam mewujudkan social equity. Yakni tantangan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengacu pada seberapa besar pemerintah mampu mengahsilkan output seperti ditentukan dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Sedangkan efektifitas mengacu pada sejumlah produk dan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Kalau efisiensi lebih terkait dengan pertimbangan dari sudut pandang ekonomis semata dan ukuran yang dikuantitatifkan, konsep efektivitas lebih bersifat makro dalam menkaji tugas dan tujuan-tujuan yang diemban oleh organisasi pulik.

Kajian social equity dalam paradigma administrasi publik harus diselaraskan dengan konsep pembangunan berkelanjutan,dalam hal ini negara sebagai pengemban amanah disatu sisi mampu menjalankan tugas pokoknya tanpa harus meninggalkan spiritnya dalam mewujudkan keadilan sosial.

Sumber Artikel : http://www.stiami.ac.id/jurnal/download/72/social-equity-dalam-  perkembangan-paradigma-administrasi-publik

SOCIAL EQUITY DALAM PERKEMBANGAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK

Bambang Irawan

Abstrak

Pemahaman tentang administrasi publik yang hanya mengedepankan tolak ukur efisiensi dan ekonomis sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan perubahan zaman. Paradigma dalam administrasi publik baru justru lebih menitikberatkan bagaimana administrasi mampu menjawab tantangan dengan menitikberatkan pada sudut pandang social equity (keadilan sosial). Pemahaman yang benar tentang keadilan sosial bukan hanya menyadarkan posisi penyelenggara administrasi publik pada tempat yang seharusnya berjalan, namun lebih jauh adalah tercapainya tujuan dari  dari administrasi itu sendiri. 

Keyword : Social equity, adminsitrasi publik        

1.      Pendahuluan

 Memahami tentang terbentuknya negara merupakan suatu manifestasi dari bersatunya  sekelompok orang yang merasa senasib, terikat oleh lokasi dan tanah air, mempunyai tujuan bersama dan kepentingan bersama, sekelompok orang ini kemudian disebut masyarakat atau rakyat. Suatu negara dibentuk dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama dari sekelompok orang tersebut. Kepemimpinan sektor publik dan aparatur negara dibentuk dalam rangka memudahkan pencapaian tujuan dan kepentingan bersama. Agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan pemimpin dan aparat negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama, maka sebagai konsekuensi dipahami perilaku pemimpin dan aparatur negara dalam menerjemahkan kepentingan-kepentingan rakyat.  Ukuran-ukuran yang bersifat normatif diperlukan dalam interaksi antara penyelenggara negara dan rakyat. Ukuran normatif yang layak dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pranata publik adalah terwujudnya keadilan sosial. Nilai keadilan sosial tercapai dengan perwujudan suatu masyarakat yang seimbang dan teratur sehingga seluruh warga negara dapat memperoleh kesempatan guna membangun suatu kehidupan yang layak dan masyarakat yang lemah dapat memperoleh bantuan seperlunya. Keadilan sosial merujuk kepada masyarakat dan negara yang dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek, sehingga konsepsi keadilan sosial membawa konsekuensi, di satu pihak mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara proporsional seraya membantu anggota anggota yang lemah, dan di lain pihak mewajibkan para warga untuk membantu masyarakat atau negara guna mencapai tujuannya.

Nilai keadilan sosial muncul setelah tumbuh gagasan negara yang sejahtera (welfare state). Asas pokok negara sejahtera menurut  Kumorotomo (2002) adalah:

 a. Setiap warga negara, semata-mata karena dia manusia, berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf hidup menimum; 

b. Negara merupakan persatuan orangorang yang  bertanggung jawab atas taraf hidup minimum semua warganya; dan

 c. Penempatan pekerja secara penuh merupakan puncak tujuan sosial yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah. 

Melihat ke tiga asas negara sejahtera di atas, tampak jelas bahwa negara ingin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi. Bagi Indonesia, konsep negara sejahtera juga merupakan citacita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke empat. Pada pembukaan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah  Indonesia ditugaskan untuk “memajukan kesejahteraan umum” serta “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bila membaca ulang landasan konstitusi tersebut, akan tertangkap spirit amat kuat bahwa para founding father keinginan sejati membangun Indonesia menjadi negara sejahtera modern (modern welfare state). Simak katakata emas preambul konstitusi, membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  Pasal-pasal dalam konstitusi kita yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pentingnya kesejahteraan bagi setiap warga negara, yaitu: Pasal 27 ayat 1 dan 2 mengenai kedudukan dan hak warga negara; Pasal 30 mengenai pertahanan negara; Pasal 31 ayat 1 dan 2 mengenai pendidikan; Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 mengenai kesejahteraan sosial; Pasal 34 mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pasal-pasal tersebut selanjutnya sebagai landasan pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas negara kesejahteraan dan keadilan sosial. Pasal-pasal tersebut mengandung penegasan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang menuju cita-cita kesejahteraan atau keadilan sosial merupakan kewajiban bagi seluruh aparat di setiap jenjang. “Kemampuan manusia untuk berbuat adil membuat demokrasi mungkin, tetapi kecenderungan manusia untuk berbuat tidak adil membuat demokrasi perlu“ (Reinhold Niebuhr dalam Frederickson, 1988). Dalam era demokrasi, hak-hak dan kewajiban warga Negara telah diserahkan negara untuk mengelolanya, termasuk hak atas kesejahteraan. Karena itu nilai keadilan sosial perlu ditegakkan dalam penyelenggaraan negara dan etika administrasi negara menjadi perlu agar tidak terjadi ketidakadilan.  

2.      Social Equity sebagai Pendekatan yang Digunakan dalam Administrasi Publik

Untuk memberikan pemahaman tentang keadilan, ada beberapa pakar yang menjelaskan konsep dan teori keadilan tersebut. Di antaranya ialah John Rawls yang menyebut ada dua prinsip keadilan: (Nicholas Henry,  1995): a. Setiap orang mempunyai hak yang sama bagi  kebebasan dasar yang paling luas seperti yang dimiliki orang lain, b. Kesenjangan sosial ekonomi ditata sedemikian rupa sehingga pantas diharapkan setiap orang untuk menjadi orang beruntung, setiap orang dipekerjakan pada kedudukan dan jabatan yang terbuka bagi semua.  Rawls menyebutkan bahwa  keadilan sosial sebagai justice-as fairnes, suatu pandangan mengenai kepentingan masyarakat dan dia mengajukan tiga konsep tradisional Anglo Saxon mengenai keadilan, yaitu: ((Nicholas Henry, 1995)

a. Filsafat Intuisionis diperkenalkan oleh Brian Berry, Nicholas Rescher, W.D. Ross yaitu keputusan dibuat berdasar apa yang bagi mereka tampak paling mendekati kebenaran pada basis individu dan situasi khusus bagi Kepentingan masyarakat. 

b. Filsafat Kesempurnaan (Perfectionism) dikemukakan Aristoteles. Jika Intuisionis mengemukakan keadilan dalam bentul absolut maka Aristoteles mengemukakan dalam bentuk relative, yaitu pelaksanaan administrasi harus selalu berjuang untuk mendukung lapisan intelektual atas masyarakat.  Terdapat pemikiran  egalitarian dalam konsep ini.

c. Utilitarianisme yaitu mengemukakan keadilan  dalam demokratis.

Negara demokrasi harus memasukkan unsure keadilan dalam nilai-nilai dan secara sistimatis menstimulasi dalam pemikiranpemikiran dan keputusan-keputusan kebijakan. Konsep ini yang paling mempekerjakan anggota-anggota kelompok yang kurang beruntung.  Frederickson (1997) menyebut dua jenis keadilan dalam manajemen public, yaitu:

a.   Keadilan Internal Yaitu keadilan harus dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga masyarakat atau warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai aspek kehidupannya.

b.  Keadilan Eksternal Penyelenggara Negara harus bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memudahkan penyelenggaraan demokrasi, negara kesejahteraan dan keadilan social dalam situasi global.

Banyak Ahli yang telah merumuskan pendekatan yang digunakan dalam memahami administrasi negara yang sekarang lebih dikenal dengan administrasi publik. Dalam bidang studi administrasi publik, menurut Rosenbloom (1989) setidak-tidaknya terdapat tiga pendekatan utama yang dapat didiskusikan, yaitu pendekatan managerial (manajerial), political (politik), dan legal (legal). Orientasi penekanan pada nilai yang dianut, struktur organisasi, pandangan individual, dan orientasi intelektual yang berbeda pada masing-masing pendekatan tersebut membuatnya satu sama lain. Oleh karena itu, administrator publik bisa jadi lebih memainkan peran sebagai manajer, pembuat kebijakan, atau pelaksana regulasi konstitusional akan sangat bergantung pada pendekatan mana yang lebih ditekankannya. Untuk memberikan makna yang lebih baik dan kuat, diperlukan pendekatan alternatif dalam memandang administrasi publik, yaitu dengan melihatnya sebagai sebuah sistem yang dinamis dan terus berkembang dalam mencari solusi atas tantangan persoalan administrasi dari waktu ke waktu. Sejalan dengan itu, Klingner dan Nalbandian (1985) mengungkapkan bahwa ada empat nilai yang dimiliki administrasi Negara (publik). Keempat nilai yang dapat juga dikatakan merupakan pendekatan tersebut mencakup administrative efficiency (efisiensi administrasi), individual rights (hak-hak individu), political responsiveness (responsi politik), dan social equity (keadilan sosial). Keempat aspek di atas menekankan pada bagaimana dan apa seharusnya yang menjadi nilai utama administrasi publik dalam merespons tantangan yang dihadapinya. Nilai-nilai Klingner dan Nalbandian tersebut walaupun secara penyebutan berbeda, namun sebenarnya setara dengan nilai-nilai yang dimaksud oleh Rosenbloom, yang mana administrative efficiency merupakan nilai dasar managerial approach, dan individual rights merupakan nilai utama dari legal approach, serta political responsiveness dan social equity merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam political approach. ilmuwan yang concern dalam studi administrasi publik sepakat bahwa nilai-nilai atau pendekatan-pendekatan yang digunakan tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga tidak ada satu nilai pun yang dapat dipandang sebagai dominan dalam administrasi publik. Pandangan demikian tentu merupakan pendekatan atau paradigma tersendiri dalam memandang administrasi publik dalam konteks ilmu administrasi maupun dalam memahami aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. 

Keanekaragaman nilai ini memang sepatutnya dipahami jika kita kembali melihat kembali aksioma pertama administrasi, yaitu bahwa suatu organisasi tidak beroperasi dalam ruang hampa. Selanjutnya Starling (1998) mengungkapkan bahwa administrasi publik paling tidak beroperasi dalam atmosfer politik, hukum, dan sosio-teknis, termasuk berbagai macam lembaga yang terkait dalam kehidupan bernegara. Maka dari itu, seorang administrator publik harus memiliki pengetahuan yang memadai terhadap institusi dan proses politik serta hukum. Bahkan pengetahuan saja sebenarnya tidaklah memadai karena administrator publik seyogjanya juga memiliki political skill and management. Heterogenitas kemampuan yang harus dimiliki di antaranya adalah kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan kecenderungan di bidang  ekonomi, sosial, dan politik; kemampuan untuk menganaliis konsekuensi tindakantindakan administratif; dan kemampuan untuk memperjuangkan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan; serta kemampuan untuk berhubungan dengan berbagai instansi terkait baik publik, privat maupun masyarakat (dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat).  Administrasi Negara yang konvensional dan klasik mencari jawaban atas pertanyaan (Frederickson, 2010) :

a. Bagaimana administrasi negara dapat menyediakan pelayanan yang lebih banyak atau lebih baik dengan sumber-sumber daya yang tersedia (efisiensi)?

b. Bagaimana administrasi negara dapat mempertahankan tingkat pelayanan dengan mengeluarkan sedikit uang (ekonomi)?

c. Adakah pelayanan ini meningkatkan keadilan sosial?

Pelaksanaan administrasi publik membutuhkan manajemen publik sebagai proses menggerakkan aparatur dan warga negara dalam mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan manajemen publik harus meliputi nilainilai yang dihadapi para administrator publik yaitu daya tanggap (responsiveness), partisipasi pekerja dan warga negara dalam pembuatan keputusan atau kebijakan publik, keadilan sosial (social equity), pilihan warga negara, tanggung jawab administrasi untuk efektivitas program. Nilai-nilai tersebut yang akan membuat manajemen publik dapat mencapai tujuan negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial. 

3.      Tantangan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Social Equity

Hal mendasar yang membedakan antara sektor swasta (private)  dengan sektor publik, ialah kinerja manajer privat dapat diukur dari optimalisasi profit dan efisiensi terhadap organisasi yang dikelola, sedangkan pada sektor publik lebih kompleks yang selain kini dituntut efektif, efisien tetap harus menjaga prinsip social equity dan welfare-state. Namun demikian, dalam perkembangannya telah dicoba untuk menyusun strategi yang mampu memberikan inspirasi terhadap pentingnya pelayanan yang berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui manajemen kinerja yang dikelola secara profesional. Seluruh proses perubahan tersebut memerlukan perencanaan, namun bukan hanya sekedar perencanaan dalam konsep tradisional yang terpusat, komprehensif dan rigid, tetapi perencanaan dalam arti yang moderat dan mencerminkan responsiveness (kepekaan) yang tinggi terhadap aspirasi dan nilai yang berkembang di masyarakat. Melalui tahapan yang sistematis dan terencana seperti itu, maka produktivitas sektor publik dapat ditingkatkan secara gradual dan dapat diukur pertambahannya. 

Peningkatan produktivitas itu sendiri, di sektor publik mengandung dua esensi yakni efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengacu pada seberapa besar pemerintah mampu menghasilkan output seperti yang ditentukan dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya. Sedangkan konsep efektivitas mengacu pada sejumlah produk dan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Dalam konsep efektivitas ini termasuk di dalamnya konsep kualitas dan tingkat pelayanan yang diberikan (Hatry dalam Benassa, 1992). Kedua dimensi dalam konsep produktivitas tersebut (efisiensi dan efektivitas) saling melengkapi satu sama lain. Kalau efisiensi lebih terkait dengan pertimbangan dari sudut pandang ekonomis semata dan ukuranukuran yang dikuantitatifkan, konsep efektivitas lebih bersifat makro (multi dimensi) dalam mengkaji tugas dan tujuan-tujuan yang diemban oleh organisasi publik. Keduanya samasama penting, tetapi dalam konteks pelayanan publik yang terkait dengan kegiatan-kegiatan non-profit, seperti pelayanan sosial atau fasilitas umum, konsep efektivitas lebih ditonjolkan sebagai koreksi terhadap pemberlakuan prinsip efisiensi yang diberlakukan secara ketat. Sementara itu prinsip efisiensi itu sendiri lebih relevan dterapkan secara konsekuen dan konsisten pada public enterprise (badan usaha milik pemerintah) yang sudah harus dikelola secara profit– making.  Pembedaan dalam pemberlakuan kedua konsep tersebut sangat penting, mengingat dari beberapa kasus dari pengalaman yang ada, jika pemberlakukan prinsip efisiensi secara sempit dalam artian ekonomis semata justru akan mendatangkan distorsi dan dikorbankannya prinsip kualitas dalam konteks sosial yang lebih kompleks. Dalam arti pemerintah mungkin saja justru mengorbankan tujuan jangka panjang pembangunan demi mencapai target jangka pendek dalam dimensi finansial saja.  Keadilan Sosial mutlak diperlukan dalam mewujudkan citacita negara  sejahtera. Dalam setiap pengambilan kebijakan para administrator negara harus memasukkan unsur keadilan sosial. Setiap kebijakan publik sebagai keputusan yang berkeadilan social mengandung konsekuensi moral.

Berbagai teori tentang keadilan sosial telah dimunculkan oleh Frederickson, Rawls dan lain-lain telah menyadarkan para administrator publik untuk selalu memasukkan skeadilan sosial dalam setiap keputusan  kebijakan dan implementasi manajemen publik.  Kajian social equity dalam paradigma administrasi publik harus diselaraskan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, Dalam hal ini Negara sebagai pengemban amanah di satu sisi mampu menjalan tugas pokoknya tanpa harus meninggalkan spiritnya dalam mewujudkan keadilan sosial. Kajian ini akan terus berkembang dari suatu model transaksional menjadi transformasional dalam mengadopsi keadilan bagi masyarakat di seluruh dunia. 

 

Daftar Pustaka : 

Frederickson. George H. 1988. Administrasi Negara Baru. Jakarta: LP3ES. 

-------. 1997. The Spirit of Public Administration. San Fransisco: Josse Bash Publishers. 

-------. 2010. Social Equity and Public Administration. Origins, Development and Applications,  New York: M.E. Sharpe Inc. 

Henry, Nicholas. 1995. Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik,  Jakarta: PT Raja Graffindo Perkasa. 

Klingner, D.E. & Nalbandian J. 1985.  Public Personnel Management: Contexts and Strategies. New Jersey; Prentice-Hall, Inc. Englemood Cliffs 

Kumorotomo, Wahyudi, 2002, Etika Administrasi Negara Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa. 

Rawls, John. 1993. Political Liberalism, The John Dewey Essays in Philosophy., New York: Colombia University. 

Rosenbloom, D.H. 1989. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. Second Edition. McGraw-Hill Book Company. 

Starling, G, 1998. Managing the Public Sector. 5th Edition, Florida.; Harcourt Brace and Company 

Zhijian, Z., Deguzman. R.P. dan Reforma M.A, 1992, Administrative Reform

Towards Promoting Productivity In Bureaucraic Performance